Hak Pilih Prajurit TNI Jangan Diintervensi

Senin, 21 Juni 2010 – 15:26 WIB

Selain itu, Mazuki Alie juga menyoal tingkat pendidikan anak bangsa masih relatif rendah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan 70 persen masyarakat Indonesia baru memperoleh pendidikan setingkat SMP. Artinya, rakyat Indonesia masih belum dapat membedakan figur yang maju karena mempunyai kepemimpinan yang baik, dengan figur yang hanya mengandalkan kemampuan finansial. Selain itu, tingkat kemiskinan masih tinggi sehingga mudah sekali terprovokasi karena pertimbangan material. "Dengan kondisi demikian, kalau TNI diberikan kebebasaan berpolitik apakah akan siap dan tidak terprovokasi, dengan realitas demokrasi," tanya Marzuki.

Sedangkan Anggota F-PDIP Arif Wibowo menaruh kekuawatiran jika prajurit TNI dipulihkan hak politiknya dalam pemilu. "Tradisi komando yang diterapkan pada wilayah politik bisa terjadi. Jadi, sangat tergantung kepada kesiapan TNI sendiri," tegasnya.

Hal yang sama diungkap Wakil Ketua Fraksi PPP Romahurmuzy yang menilai sebaiknya TNI tetap berada dalam posisi netral dalam mengawal ideologi politik negara. TNI tak perlu lagi berpolitik dan mengikuti Pemilu 2014 mendatang. "TNI dibutuhkan sebagai pengawal ideologi negara dan penjaga wawasan nusantara. Karena itu sebaiknya TNI tetap dalam posisi netral. Dengan keberpihakan pada partai tertentu, meskipun hanya hak memilih akan berpotensi menggiring TNI dalam ketidakutuhan atau terpecah-belahnya TNI sendiri," ujar Romahurmuzy.

Dalam sejarah Indonesia di masa orde lama dan orde baru tercatat mudahnya TNI terpolitisir sedemikian rupa sehingga membahayakan bangsa. “Jadi, wacana pengembalian hak pilih prajurit TNI dalam Pemilu 2014 terlalu beresiko. Bisa memicu politisasi TNI yang yang pada akhirnya bisa menganggu stabilitas proses demokrasi yang sedang berjalan," sarannya.