Hak Pilih Prajurit TNI Jangan Diintervensi

Senin, 21 Juni 2010 – 15:26 WIB

JAKARTA- Angggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Effendy Choirie meminta para pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghentikan pelanggaran hukum terhadap prajurit TNI yang oleh Undang-Undang Pemilu tahun 2004 punya hak suara dalam pemilu.

“Hak pilih itu bagian dari hak waga negara yang melekat pada individu warga negara Indonesia. Profesi apapun baik TNI, Polri dan PNS, semuanya punya hak pilih. Pengunaannya hanya bisa dilarang atau dicegah jika mereka melakukan pelanggaran hukum atau pengkhianatan terhadap negara. Itu hak azasi yang tidak boleh diintervensi dan dicampuri oleh pimpinan TNI,” tegas Effendy Choirie di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (21/6).

Soal kekuatiran netralitas prajurit TNI jika ikut dalam pemilu karena ditenggarai akan mengikuti komando pimpinan TNI? Menurut Gus Choi -sapaan akrabnya, itu bisa terjadi jika hak pilihnya terpusat secara institusi atau dilakukan melalui barak-barak mereka di setiap angkatan. "Mengatasinya, mereka harus menyoblos berbaur bersama masyarakat. Bahwa dalam menggunakan hak pilihnya boleh berbeda sesuai dengan keyakinannya. Bebas saja. Toh, prajurit sekarang ini sudah dewasa. Tak perlu khawatir. Hanya sebagai institusi alat negara TNI tetap harus netral,” katanya.

Sementara Ketua DPR RI Marzuki Alie menyarankan masih perlu berbagai kajian apakah stabilitas politik tidak akan terganggu dengan memberikan kebebasan kepada TNI dalam menggunakan hak politiknya, sebab banyak persoalan yang dipikirkan lebih jernih oleh TNI misalnya apakah demokrasi di Indonesia telah berada di jalur yang benar? "Faktanya, masih banyak elit yang kalah namun tidak menerima kekalahan lalu menggerakkan demo yang berujung anarkis."