Hanura Tidak Sepakat Surat DPR Hentikan Penyidikan Novanto

“Kalau misalnya penasihat hukum SN pribadi, bisa saja usulan seperti itu. Kalau lembaga, seakan-akan meminta dan melakukan itu, artinya itu tidak pada tempatnya,” kata anak buah Oesman Sapta Odang di Partai Hanura ini.

Seperti diketahui, DPR meminta KPK menunda pemeriksaan Novanto sampai ada putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan ketua umum Partai Golkar itu.

Surat permintan itu diantarkan Kepala Biro Kesekjenan DPR Hani Tahapsari ke kantor KPK, Selasa (12 /9) kemarin.

Fadli Zon mengakui menandatangani surat tersebut. Dia beralasan hanya meneruskan aspirasi Novanto. (boy/jpnn)