Hanya 4 Provinsi Serap Anggaran 80%
Daya Serap Sumut Terendah, Hanya 25 %Kamis, 15 Januari 2009 – 12:13 WIB
Anwar juga menyinggung mengenai keterlambatan pengesahan APBD. Namun dia mengakui, pemerintah pusat juga menjadi penyebab keterlambatan itu. Ini menyangkut transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari Departemen Keuangan yang memerlukan tenggang waktu verifikasi cukup lama, mulai dari departemen teknis seperti Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Departemen Kehutanan hingga Kantor Perwakilan dan Dinasnya yang ada di daerah. "Pada gilirannya, ketidakpastian pendapatan pemda telah mengganggu penyusunan APBD," ungkap Anwar.
Lebih lanjut dia mengatakan, konflik politik antara DPRD dan Pemda maupun antar DPRD sendiri, ikut mempengaruhi pengesahan APBD. Anwar menyebut data, pada 2007 hanya 5 persen dari pemda provinsi/kabupaten/kota yang dapat mengesahkan APBD tepat waktu sebelum masuk tahun anggaran baru. Masih pada 2007, sebanyak 47 persen pemda mengesahkan APBD pada Maret dan April tahun anggaran berjalan.