Harga BBM Mesti Naik Bertahap

Untuk Redam Gejolak Sosial di Masyarakat

Kamis, 26 Juni 2008 – 12:21 WIB

Harga BBM Mesti Naik Bertahap - JPNN.COM

JAKARTA - Kenaikan harga BBM secara bertahap diyakini lebih bisa meredam gejolak sosial dibandingkan kenaikan harga sekaligus. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan kenaikan BBM secara bertahap bisa dilakukan setiap bulan, triwulanan atau semester.

Paskah mencontohkan, kenaikan harga BBM hingga 2 persen

setiap bulan, akan meningkatkan harga hingga 26,8 persen sepanjang tahun. "Tapi kenaikan harga BBM tidak dirasakan sekaligus oleh masyarakat tetapi terbagi sepanjang tahun," kata Paskah dalam diskusi Forum Wartawan Keuangan dan Moneter di Jakarta.

Menurut Paskah, kenaikan harga BBM secara bertahap akan lebih transparan dan akuntabel. Ini juga bisa memberi sinyal kepada pelaku ekonomi untuk membuat rencana bisnisnya. "Diharapkan reaksi berlebihan dari kenaikan harga barang dan jasa bisa dihindari," katanya.

Meski gencar mengampanyekan kenaikan harga BBM secara bertahap, Paskah menegaskan rencana tersebut harus memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya, pemahaman secara sosial, ekonomi dan politik bahwa kenaikan harga BBM merupakan langkah menyehatkan perekonomian. Tanpa pemahaman tersebut, rencana kenaikan bertahap hanya memberikan biaya sosial, ekonomi dan politik yang tinggi.

Syarat lainnya, kenaikan harga bertahap harus diikuti jaminan tidak adanya gangguan produksi dan distribusi barang dan jasa. Kondisi pasar komoditi dan barang yang sehat, kata Dia, sangat penting untuk mengurangi laju kenaikan harga yang berlebihan.

Mantan Direktur Pertamina Harry Purnomo menilai infrastruktur dan sistem distribusi BBM belum sepenuhnya bisa diandalkan untuk mengaplikasikan kenaikan harga BBM secara bertahap. "Banyak daerah yang tidak mempunyai infrastruktur memadai," katanya.

Anggota Komisi Energi DPR Tjatur Sapto Edy menyatakan kebijakan BBM bertahap belum saatnya dilakukan. Menurut dia, pemerintah baru bisa menjalankan kebijakan tersebut jika ada peningkatan pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat.