Hari Ini 7 Gubernur Bahas DBH Migas di DPR

Kamis, 04 Februari 2010 – 09:15 WIB

JAKARTA — Hari ini, tujuh Gubernur daerah penghasil minyak dan gas (Migas), dijadwalkan melakukan rapat dengar pendapat dengan Badan Anggaran DPR RI. Salah satu misi para gubernur dalam RDP kali ini adalah menyampaikan keluhan mengenai keterlambatan Kementrian keuangan mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang menjadi hak daerah.

Tujuh Gubernur penghasil Migas yang dijadwalkan hadir adalah, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Riau, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Maluku, Gubernur Kepulauan Riau dan Gubernur Sumatera Selatan. Pertemuan diagendakan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB .

Perihal rencana curhat soal DBH yang terlambat dicairkan ini, sebelumnya pernah disampaikan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal. Pemerintah pusat masih memiliki tanggungan hutang DBH pada Riau hampir Rp 4,2 Triliun. "Hutang DBH pemerintah kepada Provinsi Riau mungkin yang paling terbesar dan sangat mengganggu rencana pembangunan di daerah. Karena itu kita terus berupaya meminta pemerintah pusat segera mencairkan yang menjadi hak kita," kata Rusli.

Anggota Banggar DPR RI, Wan Abu Bakar pada JPNN mengatakan, bahwa dalam RDP kali ini Banggar akan mendengarkan penjelasan dari para Gubernur perihal keterlambatan DBH yang diterima daerah penghasil migas. "Hampir seluruh daerah penghasil migas di Indonesia terlambat menerima DBH. Nilainya mencapai triliunan rupiah. Bahkan ada DBH dari tahun 2008 yang belum dilunasi pemerintah pusat. Karena itu kita undang para Gubernur untuk mendengar dan merangkum apa saja persoalan di daerah akibat keterlambatan pencairan DBH ini," kata Wan.