Harus Ada Kompetitor KS

Untuk Kondusifkan Industri Baja Nasional

Jumat, 18 Juli 2008 – 10:41 WIB

JAKARTA - Pemerintah telah mengambil opsi IPO untuk proses privatisasi PT Krakatau Steel (KS). Meski demikian, itu tak menjamin kinerja KS akan semakin membaik dibandingkan jika opsi penjualan ke ArcelorMittal yang dipilih.

"Bagaimana pun, harus diakui bahwa KS masih tertinggal dengan pabrikan baja lainnya di dunia," ujar pengamat pasar modal Dandosi Matram dalam diskusi IPO KS yang dihelat PWI Jakarta Kamis (17/7).

Secara prinsip, KS harus dilindungi karena bagian dari BUMN strategis nasional. Namun, kata konsultan IPO sejumlah BUMN itu, publik tidak bisa menutup mata bahwa kinerja KS juga tidak bisa dikatakan sangat baik. ”Indonesia sangat tertinggal dalam industri manufaktur akibat minimnya dukungan dari baja,” katanya.

Kontribusi industri baja terhadap PDB hanya 28 persen. Padahal, sambung dia, di Malaysia kontribusinya mencapai 32 persen. Indonesia mempunyai tingkat konsumsi baja 33 kilogram per kapita tahun. Padahal, Malaysia sudah mencapai 280 kilogram per kapita per tahun. ”Harus diakui memang masih ada yang belum bagus di KS. Karena itu, setelah IPO, KS harus transparan,” ujar komisaris salah satu BUMN itu.

Untuk itu, dia sebenarnya mendukung Mittal masuk ke Indonesia dengan lebih ekspansif. ”Tapi, jangan di KS. Kita tahu track record Mittal di sejumlah negara kurang baik. Mittal bisa masuk ke Jaya Pari (perusahaan baja swasta, Red) atau membesarkan Ispatindo,” katanya. Ispatindo adalah anak usaha Mittal yang berada di Waru, Sidoarjo, Jatim.

Masuknya Mittal secara masif untuk mengembangkan pabrik baja selain KS, kata dia, akan membuat iklim kompetisi di industri ini semakin baik. ”Di mana-mana kalau monopoli itu kurang baik. KS selama ini relatif tidak ada saingannya, nyaris monopoli, jadi harus dipacu, biar produksinya meningkat, biar merasa ada saingan,” ujarnya. Dia mencontohkan dibukanya keran kompetisi di sejumlah sektor, seperti telekomunikasi dan penerbangan, membuat masyarakat Indonesia sebagai konsumen justru diuntungkan karena ada perang pelayanan.

Memang, kata dia, monopoli industri baja oleh KS sudah dibuka pada 1991. Namun, hingga kini, KS masih merajai karena perusahaan-perusahaan lain tidak mempunyai fundamental sebaik KS.

Sementara itu, DPR kemungkinan akan membahas soal proses IPO KS mulai bulan depan. ”Sekarang akan ditentukan dulu siapa yang membahas, apakah Komisi VI atau Komisi XI,” ujar anggota Komisi VI Didik J. Rachbini. Komisi VI adalah komisi yang mengurusi masalah BUMN. Sementara Komisi XI membidangi masalah keuangan. ”Secara prinsip, DPR setuju IPO untuk mengembangkan industri baja di Indonesia,” katanya.