Harus Lebih Selektif Mekarkan Daerah

Jumat, 04 Januari 2013 – 00:55 WIB

"Ini yang kami tekankan, jangan hanya karena daerahnya ingin ada perubahan besar lantas mengusung isu pemekaran sementara banyak persyaratan tidak dipenuhi," tegas Mandenas kepada Cenderawasih Pos.

Diungkapkan, dengan jumlah penduduk Papua yang tak sampai 3 juta jiwa, paling tidak bisa dikalkulasi berapa tenaga kerja yang bisa dipekerjakan dan berapa kabupaten yang dianggap layak untuk diakomodir. "Jangan sampai dengan berdirinya sebuah kabupaten tetapi justru roda pemerintahan banyak yang terbengkalai dan terkesan hanya menghambur-hamburkan uang," tuturnya.

 

"Kami sependapat bahwa pemekaran adalah untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan dan pemerataan pembangunan, namun jangan sampai dengan munculnya kabupaten baru justru penduduk Papua semakin tersisih. Ini yang saya bilang persiapkan dulu   SDM dan sebagainya," sarannya.

   

Untuk itu, Fraksi Pikiran Rakyat menurut Mandenas mengusulkan agar eksekutif bersama DPRP menjajaki rancangan ketentuan yang mensyaratkan adanya kajian kesiapan sumber daya orang asli papua menghadapi pemekaran. "Hal ini untuk mereduksi risiko ketertinggalan orang asli," tambahnya. (ade/cr-182/nat)

JAYAPURA - Memasuki tahun 2013, eksekutif dan legislatif di Provinsi Papua diminta untuk lebih selektif dalam merekomendasikan pemekaran daerah otonom.

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News