Harusnya Saber Pungli Wilayah Polri bukan KPK

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Desmond Mahesa mengapresiasi tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik suap yang melibatkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Wahid Husen. 

"Kita harus apresiasi KPK," tegas Desmond di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/7). 

Menurut Desmond, hal ini mengindikasikan bahwa lapas tidak beres. Namun, ujar Desmond, ada catatan lain harus yang diperhatikan.

Menurut dia, penindakan ini sebenarnya wilayah Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Dia mengatakan yang menjadi persoalan adalah bentuk koordinasi dan supervisi antara KPK dan Polri. "Saya melihat ada yang tidak beres," kata Desmond. 

Ketua DPP Partai Gerindra itu mengatakan harusnya dalam konteks melaksanakan instruksi presiden berkaitan pemberantasan pungli itu adalah Polri.

Dia menegaskan seharusnya Polri menjadi yang terdepan, bukan KPK.

"Ini menurut saya, harus ada catatan-catatan lain yang harus dilihat apakah tang dilakukan OTT di sana adalah pejabat negara. Jangan-jangan cuma ASN (Aparatur Sipil Negara)," katanya.