Hasil Jajak Pendapat, Tolak Pemilihan Langsung

SURABAYA - Jika para tokoh dan pakar yang menjadi pembicara dalam seminar otonomi daerah kebanyakan tidak setuju gubernur ditunjuk presiden, tidak demikian halnya dengan para kepala daerah. Jajak pendapat tim The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) terhadap para kepala daerah menunjukkan hasil sebaliknya.

Berdasar hasil jajak pendapat tersebut, 86,8 persen responden menyatakan setuju gubernur ditunjuk presiden, sedangkan 7,9 persen tidak setuju. Selain itu, masing-masing 2,6 persen menyatakan tidak menjawab dan tidak ikut wawancara. Informan yang diambil tim JPIP terdiri atas 20 kepala daerah, enam wakil kepala daerah, sembilan sekretaris daerah, dan dua kepala bappeda.

Research Executive JPIP Wawan Sobari menuturkan, ada dua hal yang menjadi fokus wawancara. Pertama, pendapat kepala daerah terhadap gagasan penunjukan atau pengangkatan gubernur oleh presiden. Kedua, tiga hambatan paling utama pelaksanaan otonomi daerah (otda) yang dialami kabupaten/kota di Jatim dalam sepuluh tahun terakhir.

Dia mengungkapkan, ada beberapa alasan responden menyatakan setuju gubernur ditunjuk presiden. Pertama, efisiensi anggaran. "Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur menjadi alasan pertama yang disampaikan para informan," terangnya.