Hasto Dipanggil Polisi, Anggota DPR: Kalau Kritik Dikriminalisasi, Ini Kemunduran Demokrasi

Menurutnya, pasal tersebut biasa digunakan pada masa pemerintahan kolonial untuk menjerat para pemimpin Indonesia.

Dia mengatakan pasal itu pascakemerdekaan memang rentan ditunggangi pihak tertentu demi kepentingan politik. 

"Apa yang dituduhkan? Apa yang dilaporkan? Ada tiga pasal, yang pertama pasal 160 KUHP yang digunakan pemerintah Hindia Belanda, kolonial untuk menjerat para pemimpin kita pada waktu itu, pasal penyebar kebencian,” kata Patra usai mendampingi Hasto memberikan klarifikasi di Mapolda Metro Jaya, Selasa (4/6).

Patra menyebut Hasto juga dilaporkan terkait dugaan membuat informasi sesat, seperti tertuang dalam pasal 28 dan pasal 45 a Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Namun, kata dia, Hasto menyebut pernyataan dibuat dalam konteks jurnalisme sehingga polisi mempersilakan berkonsultasi ke dewan pers.

“Sebagaimana Pak Hasto sampaikan bahwa karena ini adalah produk jurnalisme, untuk menghormati hukum maka penyidik mempersilakan kami untuk Pak Hasto ke dewan pers terlebih dahulu,” tuturnya.

Menurut Patra, Hasto tidak mengetahui jelas soal pernyataannya yang dituding menghasut, karena polisi hanya mengajukan empat pertanyaan.

“Pak Hasto tadi bertanya malah, klarifikasi, pernyataan apa yang katanya menghasut, pernyataan yang katanya membuat keonaran. Justru kami bertanya,” ungkap Patra. (ast/jpnn)