Hergun Gerindra Sebut Ketua BPK Tak Masalah Pimpin Organisasi Olahraga

Selama pilihan yang diambil Agung Firman itu tidak tidak berimbas kepada tugas dan fungsi utamanya sebagai ketua BPK, bagi Heri itu tidak akan menjadi masalah ke depannya.

Selain Agung Firman, sempat muncul juga kandidat lainnya Moeldoko. Selama ini, Moeldoko juga menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

"Kalau tidak mengganggu tugasnya, kemudian dan tidak ada aturan yang dilanggar, ya wajar-wajar saja," imbuh dia.

Di sisi lain, saat disinggung tentang adanya potensi konflik kepentingan karena induk olahraga menerima bantuan APBN, sementara yang mengaudit nantinya ialah BPK, dia menyebut itu tidak masalah karena organisasi olahraga merupakan organisasi nirlaba.

"Kalau soal terima bantuan hibah dari APBN, seingat saya memang ada larangan bagi anggota BPK merangkap jabatan di lembaga negara lain, badan-badan yang mengelola keuangan negara, swasta, nasional maupun asing, tetapi ada pengecualian, tidak termasuk organisasi nirlaba," terangnya.

Dia juga merinci bahwa aturan pengecualian untuk organisasi nirlaba itu ada di Peraturan BPK Nomor 4/2018 tentang Kode Etik, di BAB III, lanjut dia, tentang Kewajiban dan Larangan bagi anggota BPK.

BACA JUGA: Pembunuh Sadis Icah Akhirnya Tertangkap, Sang Adik: Korban Memang Punya Perhiasan Banyak

"MUI saja terima dana hibah APBN kan, ketuanya Bapak Wapres kita sekarang. Namun MUI kan bukan organisasi nirlaba. Sama juga dengan PBSI, bukan organisasi nirlaba, dan fokusnya ke pembinaan atlet, outputnya prestasi," tandasnya. (dkk/fat/jpnn)