Herry dan Jokowi Beber Sukses Jaminan Sosial di MK

JAKARTA - Dua Wali Kota (Wako) dihadirkan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (13/6) guna memberi keterangan tentang penerapan jaminan sosial di daerah masing-masing. Keduanya adalah Wako Yogyakarta Herry Zudianto dan Wako Solo, Joko Widodo.

Pada persidangan uji materi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) itu Herry menjelaskan, program Kartu Menuju Sejahtera (KMS) di Kota Yogyakarta diperluas pada 2010 lewat Perda yang memberi jaminan kesehatan bagi mereka yang tidak tergolong miskin. Untuk itu, ia menganggarkan Rp 14 miliar yang dikelola oleh dinas kesehatan setempat. “Kalau ada sisa itu jadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),” ujarnya.

Heri pun menjelaskan bahwa program jaminan kesehatan itu ditangani oleh pemerintah kota sendiri, tanpa menggunakan jasa asuransi.

Dalam kesempatan yang sama, Wako Solo Joko Widodo mengatakan, daerahnya telah menerapkan jaminan sosial sejak 2008 dalam berbentuk program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). “Pesertanya semua yang belum masuk Jamkesmas, Askes, PNS, dan (asuransi) swasta. Mereka harus bertempat tinggal di Solo minimal tiga tahun,” ujar Joo Widodo.