Heru Budi Minta ASN Beli Kendaraan Listrik, PKS: Kebijakan Aneh

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengkritik kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono yang meminta agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk membeli kendaraan listrik.

Menurut dia, kebijakan tersebut tidak menyelesaikan masalah polusi, tetapi berpotensi menambah macet jalanan ibu kota karena bertambahnya kendaraan.

“Saya kira itu kebijakan yang aneh. Salah satu permasalahan di DKI Jakarta itu kemacetan yang disebabkan oleh tak terkendalinya jumlah kendaraan,” ucap Suhud saat dihubungi, Jumat (25/8).

Anggota Komisi B DPRD DKI ini menilai Heru Budi seolah menyelesaikan masalah dengan menambah masalah lain.

“Mengatasi masalah polusi di Jakarta dengan menambah jumlah kendaraan sama saja menyelesaikan satu masalah, namun menambah masalah yang sudah ada,” kata dia.

Adapun, jumlah ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mencapai 51.714 orang. Selain itu, terdapat pula 6.395 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Bayangkan jika sebagian dari mereka nyicil mobil atau motor listrik baru. Akan menambah jumlah kendaraan yang memenuhi jalan di Jakarta,” tuturnya.

Untuk itu, dibanding membeli kendaraan listrik baru, Suhud meminta Heru Budi agar membuat imbauan kepada pegawainya untuk menggunakan angkutan umum.