JPNN.com 
Hilirisasi dan Transformasi Ekonomi Indonesia Menghadapi Banyak Tantangan
Oleh Bambang Soesatyo - Ketua MPR RI/Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD
Kegagalan lobi dan perlawanan Indonesia di WTO mendorong UE dan pihak lain yang dirugikan oleh kebijakan hilirisasi SDA mencari strategi lain untuk menambah tekanannya.
Tak disangka, justru IMF yang tampil menggertak Indonesia. Dalam sebuah dokumen yang dipublikasikan pada pekan keempat Juni 2023, IMF mengritik Indonesia karena bersikap teguh dengan pendirian dan kebijakan hilirisasi SDA.
Dalam rekomendasinya, IMF minta Indonesia secara bertahap mencabut sejumlah kebijakan larangan ekspor komoditas.
Rekomendasi IMF ini tentu saja tertuju pada kebijakan pemerintah melarang ekpor nikel, batu bara, bauksit, hingga CPO.
Menurut IMF, kebijakan industri di Indonesia harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi.
Sekadar menyegarkan ingatan, apa yang dilakukan IMF patut dipahami sebagai upaya berkelanjutan dari sejumlah negara untuk mendapatkan jaminan keamanan pasokan demi memenuhi kebutuhannya akan ragam bahan baku SDA dari Indonesia.
Salah satu upaya terdahulu dilakukan di penghujung tahun 2021. Dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri para pemimpin pemerintahan dari sejumlah negara, delegasi Indonesia tiba-tiba disodori sebuah rancangan dokumen kesepakatan untuk ditandatangani.
Setelah memahami esensi rancangan dokumen itu, Presiden Jokowi tegas-tegas menolak menandatangani kesepakatan tentang rantai pasok (supply chain agreement) bahan baku pertambangan dengan beberapa negara.
