Himperra: Hidupkan Lagi Kementerian Perumahan Menuju Zero Backlog Indonesia Emas 2045

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperraa) bakal mengadakan kongres atau Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 yang akan diselenggarakan di ballroom Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World Jl DR Satrio, Kuningan, Jakarta, pada hari Rabu-Jum’at, 6 – 8 Desember 2023.

Menurut rencana kongres ke-2 Himperra 2023 dengan sponsor utama Bank BTN ini akan dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan diikuti 300 peserta yang merupakan pengurus dan anggota Himperra dari seluruh Indonesia.

Kegiatan itu merupakan agenda rutin lima tahunan organisasi yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) dengan agenda utama melakukan pemilihan ketua umum baru berikut jajaran kepengurusannya untuk periode 2023-2028.

Agenda lainnya, panitia akan menggelar seminar nasional perumahan rakyat bertema: Strategi Perumahan Nasional Menuju Zero Backlog Indonesia emas 2045, dengan narasumber dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN.

Karena kongres ini berbarengan dengan momentum Pemilu 2024, maka panitia juga mengagendakan acara Dialog Kebangsaan: Paparan, Gagasan, Narasi dan Arah Pembangunan terkait Perumahan Nasional, dengan mengundang ketiga Calon Presiden (Capres).

“Syukur alhamdulilah meski pun baru berumur lima tahun Himperra sudah mencatatkan kinerja yang baik. Dari jumlah anggota sekarang sudah mencapai 3.000 lebih, nomor tiga secara nasional," ujar Ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja dalam siaran persnya.

Demikian pula pencapaian pembangunan rumah subsidi dalam lima tahun terakhir Himperra juga masuk tiga besar secara nasional. Bahkan atas prestasi itu Himperra menerima penghargaan dari Kementerian PUPR di perayaan Hari Perumahan Nasional beberapa waktu lalu.

Selain soal pergantian kepengurusan, hal utama yang akan menjadi bahasan dalam kongres Himperra di Jakarta kali ini adalah soal isu-isu pembiayaan rumah subsidi yang perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu mengingat masih tingginya angka backlog, serta soal perizinan yang masih menjadi kendala para anggota di seluruh daerah.