Hindari Figur Bermasalah jadi Calon Kepala Daerah

JAKARTA - Partai-partai politik tidak perlu alergi dengan catatan Sekretariat Kabinet tentang ratusan izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada penegak hukum untuk memeriksa kepala daerah maupun wakilnya yang tersangkut kasus korupsi. Partai Demokrat yang juga memiliki kader sebagai eksekutif di daerah, memilih menjadikan catatan Setkab itu sebagai bahan evaluasi.

Wakil Sekretaris Fraksi PD di DPR, Achsanul Qosasi, menyatakan bahwa puluhan kader partainya yang terjerat kasus korupsi sudah cukup dijadikan dasar untuk bahan evaluasi. Menurutnya, berkaca pada 20 kader PD di eksekutif daerah yang diperiksa karena kasus korupsi harus membuat partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono itu bersikap lebih selektif.

"Data Setkab itu disikapi saja secara positif, dengan evaluasi secara serius. Jadi nantinya lebih selektif dalam menugaskan kadernya untuk posisi jabatan publik, baik di ekskutif maupun legislatif," kata Achsanul di Jakarta, Minggu (30/9).

Lebih lanjut Achsanul mengatakan, partainya tengah mempertimbangkan agar kader yang duduk di jabatan eksekutif bisa melepaskan jabatannya sebagai pengurus parpol. Tujuannya, kata Achsanul, untuk menghindari konflik kepentingan.