Hindari Kemacetan, Bima Arya Naik Sepeda ke Kantor

jpnn.com - BOGOR - Ragam cara ditempuh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengurangi kemacetan lalu lintas di wilayahnya itu. Salah satu caranya, kepala daerah tesebut mengeluarkan program bersepeda atau naik angkot setiap hari Senin kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) kota hujan itu untuk beraktivitas.

Bahkan, larangan penggunaan kendaraan pribadi dalam sehari itu mulai dijalankan dan dilaksanakan jajarannya pada Senin (24/11), pagi, hingga empat tahun ke depan.

Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyatakan, dikeluarkannya program tersebut adalah untuk mengurangi kemacetan kendaraan. Terlebih, Kementerian Perhubungan memberikan peringkat pertama Bogor sebagai kota termacet di tanah air. Dan juga meningkatnya polusi udara serta mengurangi penggunaan bahan bakar minyak oleh para PNS.

”Program ini sebagai in-evisiensi kepada PNS sama mengurangi kemacetan. Selain itu juga bagus untuk kesehatan pegawai untuk berolah raga. Jadi mulai sekarang penggunaan kendaraan pribadi salam sehari kami larang. Silahkan pegawai naik angkot atau sepeda,” tegasnya, saat ditemui INDOPOS (Grup JPNN), di rumah dinasnya, kemarin.

Lebih lanjut, kata Bima, kebijakan ini hanya berjalan satu hari dalam seminggu. Hal itu berlaku kepada 4000 PNS untuk memanfaatkan angkot atau sepeda menuju tempat kerjanya masing-masing. Dipilihnya hari pertama itu dikarenakan jumlah pengendara yang digunakan warga sangat padat.

Apalagi, hari itu pun sangat padat dengan aktivitas kerja. ”Ini sangat berpengaruh. Mengingat Senin merupakan hari sibuk. Upaya ini untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, yang juga menyumbang kemacetan kota,” katanya.

Di lingkungan Pemkot sendiri ada sekitar 400 PNS dengan 50 kendaraan operasional. Sebagian besar kendaraan pelat merah tersebut terparkir dan digunakan beberapa kepala dinas. Ke depan mereka berencana penggunaan kendaraan dinas tersebut dikurangi. Dirinya berharap para PNS itu mengerti dengan kebijakan yang dikeluarkan itu.

Bima menambahkan, pihaknya akan mengevaluasi terkait kebijakan tersebut. Namun demikian, kata Bima, seharusnya tidak ada alasan bagi PNS untuk mangkir dari kebijakan tersebut.