HNW Harap Mendikbud Revisi SKB Tiga Menteri Tentang Seragam Sekolah

Dia memaparkan, demikian juga UU No. 20/2003 Pasal 1 angka 2 malah secara eksplisit lebih dahulu menyebut agama sebelum menyebut budaya dikaitkan dengan pendidikan nasional.

Hal itu menurut dia, jika rujukan konstitusionalnya (UUD dan UU) tidak hanya menyebutkan frasa budaya secara eksplisit dikaitkan dengan pendidikan, tetapi juga menyebutkan frasa agama.

"Sudah seharusnya aturan peraturan perundangan dibawahnya wajib mengikuti dan tidak malah membuat ketentuan yang tidak sejalan dengan konstitusi dan UU tersebut," kata dia.

Kesalahpahaman berpikir ini dirasakan HNW jadi pangkal dari berbagai kebijakannya yang seakan alergi dengan penyebutan agama.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengingatkan bila kesalahan berpikir seperti itu, (tidak sepenuhnya mengikuti konstitusi) digunakan dalam mengambil kebijakan, maka akan bisa menghadirkan ketidakbijakan yang lain.

HNW berujar, salah satunya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendikbud, Menag dan Mendagri tentang seragam sekolah berbasis keagamaan.

"Akhirnya menimbulkan kontroversi dan penolakan dari banyak pihak seperti MUI, Muhammadiyah, PKS dan lain-lain serta masyarakat yang sekarang juga mengkritisi Peta Jalan Pendidikan Nasional itu," jelas HNW. (ikl/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: