Honorer & ASN PPPK Tolak Tapera, Mending Fasilitasi Uang Muka, Cicilan Murah 

"Apakah ada jaminan 10 sampai 20 tahun kami  bisa memiliki rumah dengan dana Tapera tersebut. Sebab, pemerintah tidak pernah membuat kami perumahan," tegasnya.

Dia mengungkapkan banyak kekhawatiran dari honorer maupun PPPK kalau dana Tapera dikorupsi, seperti Asabri dan Jiwasraya.

Lebih lanjut dikatakan awal mula terbitnya PP 21 Tahun 2024 berawal dari disahkannya UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, undang-undang tersebut harus dicabut, karena menyengsarakan rakyat.

"Kami minta pemerintah batalkan Tapera karena honorer dan ASN PPPK belum sanggup menyicil," terangnya.

Wakil ketua ASN PPPK Sumatera Selatan Susi Maryani juga mengungkapkan kegelisahan rekan-rekannya. Walaupun guru PPPK ada yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG), tetapi jika harus menyicil Tapera beban makin bertambah.

Susi menyampaikan setiap bulan ada banyak potongan wajib. Itu sebabnya ketika ada rencana pemotongan Tapera banyak yang mengeluh.

"Jangan kan honorer, kami juga yang sudah ASN PPPK sebenarnya keberatan dengan kebijakan ini," ucapnya.

Dia mengungkapkan dalam legger gaji komponen Tapera sudah ada. Namun, sampai saat ini belum dipotong.