Honorer K2: Apakah Kami Harus Mengadu ke Ibu Megawati?

"Kalau lihat diombang-ambing begini kadang pengin menyerah juga. Saya makin tua tapi NIP CPNS belum didapat. Namun, saya ingat kalau menyerah apa nggak malu sama tetangga dan kerabat. Mereka tahunya kan saya ini PNS," ungkap Nunik yang sehari-hari bekerja di bagian administrasi sekolah.

Nunik tak sendiri, ada Titi Purwaningsih, guru honorer K2 dari Banjarnegara. Didaulat jadi ketua umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I), Titi harus membagi waktunya untuk menjadi wali kelas VI dan pejuang honorer. Lebih 14 tahun dia berjuang mendapatkan status PNS.

Namun, hingga saat ini belum ada hasilnya. Ibu dua anak ini mengaku, setiap hari ke sekolah harus mengeluarkan uang transport Rp 20 ribu per hari. Honor yang diterima Rp 150 ribu per bulan dan dibayarkan per triwulan.

"Anak saya yang kedua masih batita. Kalau tugas saya terpaksa menitipkan anak ke pengasuh dengan bayaran jauh lebih besar dari honor yang saya terima. Kalau bukan karena cinta profesi saya sebagai guru mungkin sudah lama saya berhenti," tuturnya dengan mata menerawang.

Titi pun mengaku sudah membuang urat malunya demi perjuangan honorer K2. Tidak ada celah sedikit pun dibiarkan. Lubang sekecil jarum pun akan dilewati demi mendapatkan status PNS.

Sebagai ketum FHK2I, Titi merasa bertanggung jawab memperjuangkan nasih 400 ribu honorer K2.

"Semua sudah kami dekati, DPR, KSP, DPD, KASN, KemenPAN-RB, PGRI, BKN, hasilnya masih begini. Kepada siapa lagi ya kami mengadu. Apakah harus mengadu kepada Ibu Megawati agar presiden ada perhatian pada kami," tuturnya.

Yang membuat honorer menangis, sikap MenPAN-RB tidak menghargai pengabdian mereka. Seandainya bisa bertukar posisi, Titi ingin MenPAN-RB merasakan bagaimana menjadi honorer K2.