Hunian DP Nol Persen, Tersedia Tipe 36 dan 21, Harga?

Masyarakat juga diberikan kebebasan untuk memilih jangka waktu pembayaran hunian. Jangka waktu tersebut disesuaikan dengan besarnya pendapatan masyarakat.

Selain itu, juga bertujuan memudahkan masyarakat dalam mencicil. "Cicilannya 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain lain. Jadi tidak seragam. justru dengan cara begitu maka warga bisa mencicil sesuai dengan kemampuan," urainya.

Implementasi program DP 0 Rupiah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang loan to value atas KPR dan DP Kendaraaan Bermotor.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), proporsinya diatur tergantung pada lokasi lahan secara rata-rata 70 persen diperuntukkan bagi komersial dan 30 persen diperuntukkan bagi MBR.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan menambahkan proyek ini dibangun di atas tanah seluas 1,4 hektar dan akan dibangun dua tower. Namun, saat ini masih di fokuskan untuk membangun satu tower terlebih dahulu.

Nantinya, akan dibangun dua tower. Namun, kami lakukan pembangunan satu tower terlebih dulu dengan rincian 513 unit dari tipe 36 m2 (2 kamar) dan 190 unit tipe 21 m2 (1 kamar),” tambah Dirut Yoory.

Untuk pembangunan satu tower dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 200 Miliar. Sebagai BUMD, pihaknya mendapat porsi sebesar 75 persen, sedangkan sisanya 25 persen menjadi bagian PT Totalindo Eka Persada Tbk.

"Kalau FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) kan dari (pemerintah) pusat ya, jadi ada subsidi 5 persen. Kita juga berpartner dengan Totalindo. Kita 75 persen porsinya BUMD, 25 persen Tbk," ungkapnya.