Ibu Kota Harus Diperlakukan Khusus

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Baidowi mengatakan, salah satu hal yang paling penting diperhatikan untuk memindahkan ibu kota negara adalah payung hukumnya.

Dia menegaskan, pemindahan ibu kota negara dan pusat pemerintahan tidak cukup hanya dengan keputusan presiden.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan, harus ada perubahan regulasi seperti Undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Harus ada perubahan regulasi, tidak cukup hanya dengan keputusan presiden (keppres)," ujar Baidowi saat diskusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurut dia, kalau UU 29/2007 yang menyebut pusat pemerintahan dan ibu kota Indonesia adalah Jakarta, maka pemindahan tidak bisa dilakukan.

"Kalau belum direvisi ya belum bisa," jelasnya.

Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate mengatakan, berbicara pemindahan ibu kota bukan soal perasaan, tapi harus secara rasional.

Menurut Johnny, ibu kota merupakan etalase paling depan negara.