ICW: Usut Dugaan Praktik Korupsi Dalam Perpanjangan Kontrak JICT

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kasus perpanjangan kontrak pelabuhan petikemas terbesar se-Indonesia, Jakarta International Container Terminal (JICT) sudah terpenuhi unsur korupsinya, di antaranya adanya aktor dan perbuatan melawan hukum. Selain itu juga ada upaya memperkaya diri atau kelompok dan kerugian negara.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan dapat memproses kasus tindak pidana korupsi ini.

“Kasusnya (kontrak JICT) jelas tapi kenapa masih berlarut-larut? Kami berkomitmen untuk terus mendorong kasus kontrak JICT bagaimanapun caranya," ucap peneliti ICW, Lais Abid saat diskusi “Menyelamatkan Pelabuhan Nasional Dari Privatisasi Asing dan Praktik Korupsi” di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta Pusat pada Jumat (22/2).

Menurut Abid, audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan pelanggaran aturan dan kerugian negara pada kasus perpanjangan kontrak JICT bisa menjadi bukti di pengadilan

“Perbuatan melawan hukumnya jelas yakni penunjukkan langsung kepada Hutchison tanpa tender terbuka, manipulasi nilai aset, tanpa perencanaan baik RJPP, RKAP maupun RUPS. Sehingga kerugian negaranya mencapaj Rp 4,08 triliun,” kata Abid seperti dilansir dalam siaran pers diterima Minggu (24/2).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov menambahkan penjualan JICT akibat beban hutang global bond Pelindo II pada akhirnya akan membebani rakyat.

“Masalah Global Bond Pelindo II jelas akan membebani masyarakat yang bayar pajak. Mereka harus menafkahi hutang Pelindo II saat gagal bayar,” ucap Abra.

Abra menilai utang luar negeri BUMN sangat meningkat sebesar 32 persen jelang akhir pemerintahan.