Ide Menkeu Lebih Manjur Atasi Masalah Keuangan PLN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Serikat pekerja Perusahaan Litrik Negara (PLN) Jumadis Abda menilai, solusi yang dikemukakan Kementerian ESDM dan BUMN untuk mengatasi kondisi keuangan PLN kurang tepat. Bahkan dikhawatirkan akan semakin menggerus kemampuan perusahaan pelat merah tersebut.

Misalnya, usulan semakin memperbanyak dominasi swasta dalam pembangunan pembangkit listrik.

"Menyerahkan ke swasta aset cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak merupakan pelanggaran konstitusi, Pasal 2 ayat 33 UUD 1945. Apalagi dengan diserahkan ke swasta justru menambah biaya PLN," ujar Jumadis di Jakarta, Kamis (5/10).

Jumadis menilai, solusi yang ditawarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani jauh lebih tepat. Yaitu dengan menurunkan biaya produksi (BPP) PLN.

Usulan tersebut juga sesuai dengan rekomendasi seminar National Energy Summit kerja sama SP PLN dengan BEM UI dan BEM FT UI pada 7 Agustus lalu.

Misalnya dari bauran energi serta harga energi primer, jika dilakukan bisa mendapatkan penghematan sampai Rp 40 triliun/tahun. Kemudian membenahi pola operasi, termasuk meninjau ulang biaya pemeliharaan pembangkit.

"Dari beberapa unsur saja saya kira PLN bisa mencegah pemborosan Rp 60 triliun/tahun. Ini merupakan penghematan yang signifikan agar keuangan PLN bisa sehat," ucap Jumadis.

Sebelumnya, kondisi keuangan PLN yang mengkhawatirkan termasuk dalam kemampuan membayar uutang, terungkap dalam surat yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Menteri ESDM dan Menteri BUMN. Surat tersebut menyebutkan kemungkinan PLN gagal bayar memenuhi kewajiban utangnya.

Dalam surat tersebut Menkeu meminta Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN menurunkan biaya produksi listrik terutama di sisi energi primer serta mengevaluasi pembangunan pembangkit program 35.000 MW yang sangat berlebih dan tidak sesuai kebutuhan.(gir/jpnn)