INDEF: Alokasi APBN 2021 Harus Fokus pada Tiga Aspek

jpnn.com, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RAPBN 2021 menjdi UU APNN 2021. Anggaran belanja pemerintah mencapai Rp 2.750 triliun. Karena defisit APBN ditetapkan 5,7 persen, pemerintah akan menerbitkan utang baru Rp 1.177 triliun.

Pemerintah harus dipastikan mampu menggunakan dana APBN 2021 untuk menggerakkan roda perekonomian dan menangani Pandemi Covid-19 dengan benar.

Ekonom INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Bhima Yudhistira mengatakan belanja APBN 2021 harus diarahkan untuk tiga fokus. Yakni kesehatan, menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan bantuan kepada UMKM.

“Khusus untuk UMKM masih banyak sektor mikro dan ultra mikro yang butuh bantuan finansial. Survei dari ADB sebanyak 90 persen UMKM membutuhkan bantuan finansial dalam menghadapi resesi karena pandemi," kata Bhima kepada wartawan, Minggu (3/10/2020).

Jadi tahun 2021, terang Bhima, porsi BLT untuk usaha mikro dan ultra mikro setidaknya naik dua kali lipat. Semakin cepat UMKM pulih maka semakin cepat upaya pemulihan ekonomi secara nasional.

Bhima menekankan agar penggunaan dana tepat sasaran pendataan harus diperbaiki. Kemudian lakukan evaluasi dan pengawasan yang makin diperketat.

“Agar dana tepat sasaran perlu partisipasi masyarakat melaporkan, misal bantuan tidak tepat sasaran. Di sini pentingnya peran masyarakat,” ujar Bhima.

Terkait penambahan utang, Bhima menyarankan sebaiknya sebelum menambah utang pemerintah perlu melakukan relokasi anggaran secara total. Misalnya kementerian dan lembaga yang boros anggaran tetapi tidak produktif lebih baik dibubarkan dan dananya digeser untuk stimulus prioritas.