Indeks HAM Menjelang 1 Dekade Rezim Jokowi Mengalami Stagnasi

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga SETARA Institute bersama INFID mengungkapkan bahwa indeks hak asasi manusia (HAM) 2023 atau menjelang satu dekade pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), mengalami stagnasi.

Peneliti SETARA Institute Sayyidatul Insiyah menyebut indeks HAM 2023 adalah 3,2 atau sama dengan 2019 yang merupakan akhir pemerintahan Jokowi periode pertama.

"Walaupun angkanya fluktuatif terjadi sedikit peningkatan dan penurunan, pada akhirnya tidak ada progres yang signifikan terkait dengan kemajuan HAM pada tahun ini," ucapnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12).

Insiyah menyebut indeks HAM 2023 turun dibanding 2022 yang mencapai angka 3,3 atau berada di bawah angka moderat, yakni 3,5.

Selain itu, Insiyah menjelaskan bahwa indikator hak sipil dan politik (sipol) mencapai skor 3 atau turun 0,1 dibandingkan 2022 yang tercatat 3,1.

"Satu hal yang bisa kita highlight adalah bagaimana pengerdilan ruang-ruang sipil yang terjadi dalam rezim Jokowi itu memengaruhi pencapaian terkait dengan hak sipol yang selalu jauh dari angka moderat dan selalu rendah dari hak ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya)," tuturnya.

Dia menuturkan bahwa hak sipol meliputi hak hidup, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak turut serta dalam pemerintahan, serta kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Indikator hak ekosob meraih skor 3,3 atau menurun dibandingkan skor 2022 yang mencapai 4,3. Hak ini meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tanah, dan hak atas budaya.