Indonesia Bakal Pimpin Penerapan Platform ASEAN Artificial Intelligence

jpnn.com, JAKARTA - Menristek/Kepala BRIN Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, era revolusi industri 4.0 menuntut individu hingga negara berkompetisi dalam mengikuti perkembangan teknologi.

Fenomena ini berpotensi melahirkan ketimpangan antara pihak yang mampu beradaptasi dengan cepat dan lambat.

“Hasil acara ini akan menjadi referensi tindak lanjut proyek menuju penyusunan ASEAN Innovation Roadmap dan pengembangan Future Regional Concept Paper on Joint Research of Artificial Intelligence in ASEAN," kata Menristek/Kepala BRIN dalam ASEAN Workshop on 4th Industrial Revolution: Artificial Intelligence Implementation in Energy Efficiency, Cyber Security, and Agriculture, yang diselenggarakan 24 sampai 25 November 2020.

Indonesia yang merupakan bagian dari ASEAN menjalankan peran aktifnya pada COSTI melalui Kemenristek/BRIN. Salah satu agenda penting ASEAN yang diamanahkan kepada COSTI adalah menghasilkan ASEAN Innovation Roadmap yang akan menjadi acuan tidak hanya bagi COSTI.

Juga badan sektor ASEAN lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan isu inovasi di era revolusi industri 4.0.

“Makna revolusi industri 4.0 bagi ASEAN itu harus lugas, yaitu membuat ASEAN melakukan sesuatu dengan lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih kompetitif di posisi Dldunia. Bahwa jika kita bekerja sama dalam optimisme mengembangkan inovasi untuk tujuan bersama, bersama kita akan meninggalkan warisan yang sangat penting untuk dilihat dunia,” jelas Menteri Bambang.

Para negara anggota ASEAN COSTI telah bersepakat dan menetapkan komitmen untuk menyusun langkah-langkah guna menyiapkan negara-negara di ASEAN dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 dan menuju Masyarakat Industri ke-5.

Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai indikator kebutuhan bersama yang harus disiapkan menghadapi disruptive technology identifikasi sektor lmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) yang didanai dapat menjawab kebutuhan tersebut dan menetapkan pembagian tugas kepada negara-negara yang akan menjadi country coordinator bidang/sektor yang telah diidentifikasi berdasarkan keunggulan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing negara.