Indonesia Defisit 1.512 Mediator Hubungan Industrial

jpnn.com - PERANAN petugas mediator hubungan industrial  sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang kondusif dan harmonis dan menyelesaikan perselisihan kerja yang terjadi di perusahan-perusahaan.

Sayangnya, Jumlah petugas mediator hubungan industrial di Indonesia masih tergolong minim. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saat ini hanya tercatat 861 orang mediator hubungan industrial  untuk menangani  224.383 perusahaan. Padahal idealnya, dibutuhkan minimal 2.373 orang Mediator, sehingga secara keseluruhan masih terdapat kekurangan Mediator sebanyak 1.512 orang Mediator

Untuk mengurangi kesenjangan tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan Mei 2014 Kemnakertrans telah melakukan diklat calon Mediator terhadap 284 orang dan mengangkat Mediator sebanyak 86 orang pada periode yang sama. Pada tahun 2014 ini akan dilakukan  peningkatan kapasitas terhadap 900 orang mediator.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  (PHI dan Jamsos) Kemnakertrans R. Irianto Simbolon  mengatakan Mediator Hubungan Industrial di tingkat pusat dan daerah  memliki peranan yang strategis dan menentukan  untuk mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mengantisipasi terjadi demo pekerja/buruh di tingkat perusahaan

“Tugas dan fungsi kerja mediator hubungan industrial sebagai ujung tombang dalam suatu mekanisme mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial . Mediator menjadi fasilitator yang mempertemukan kepentingan pekerja/buruh dengan pengusaha, “kata Dirjen  PHI dan Jamsos Kemnakertrans R. Irianto Simbolon di Jakarta pada Kamis (8/5).

Hal tersebut diungkapkan Dirjen Irianto sebelum berangkat ke Medan, Sumatera Utara untuk membuka Sosialisasi Penguatan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Efektifitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit Dan Penyusunan Pedoman Penanganan Mogok Kerja  dan Penutupan Perusahaan

Irianto  mengakui bahwa salah satu kendala dalam dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah masih terbatasnya jumlah petugas mediator hubungan industrial serta belum meratanya kualitas dan kuantitas mediator. Apalagi saat ini masalah ketenagakerjaan menjadi urusan wajib daerah sesuai peraturan otonomi daerah.

Upaya ini tentunya akan dapat berhasil secara optimal apabila didukung oleh kebijakan di daerah baik Pemerintah Provinsi dan  Kabupaten/Kota. “ Para pimpinan pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan semangat otonomi daerah diharapkan memiliki  sistem penempatan, rotasi/mutasi dan pembinaan yang konsisten bagi para pejabat Mediator Hubungan Industrial di daerah, kata Irianto