Perkumpulan Kader Bangsa Memetakan Dampak Besar Covid-19 di Indonesia

Sejumlah aktivis dan pengamat pemerintahan menilai respons pemerintah tidak cukup baik dan kerap inkonsisten.

Pengamat kebijakan publik dari UGM, Bayu Dardias, menyatakan pentingnya aspek governability dan konsistensi dalam menghadapi situasi krisis.

“Setidaknya ada empat hal yang kita soroti dari kinerja pemerintah yakni aspek governability, lalu aspek tumpang tindih kebijakan dan kewenangan, aspek konsistensi, dan aspek impact dari setiap kebijakan, apakah efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Bayu.

Selain catatan pada aspek pemerintahan, narasumber lain juga menyoroti persoalan ekonomi. Pandemi dan respons untuk melakukan PSBB menimbulkan masalah lain, yakni ketidakpastian di bidang dunia usaha.

Tak sedikit hari ini perusahaan harus melakukan PHK. Dampak corona dan pembatasan sosial juga dirasakan di sektor pariwisata.

Pengamat ekonomi dan dunia usaha dari Focal Point Institute, Medan, Palacheta Subianto menyarankan selain fokus untuk memberikan bantuan langsung dan jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak, pemerintah juga fokus pada upaya dukungan terhadap pengusaha khususnya UMKM.

“Dalam situasi seperti ini, pengusaha dan UMKM harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Keberadaan mereka mampu menyerap tenaga kerja atau membuat kesempatan kerja baru, baik di masa krisis ini maupun paska Covid nanti”, ujar alumni London School of Economics ini.

Sementara itu aktivis GP Ansor NU, Nuruzzaman mengkritisi sejumlah kebijakan dukungan pemerintah di bidang ekonomi yang dinilainya kurang transparan dan komunikatif terhadap unsur-unsur masyarakat.