Indonesia Terus Mendapatkan Dukungan untuk Pelaksanaan G20 Employment Working Group Tahun Depan

Kemudian, kata Hindung, terkait pengembangan sistem monitoring pengawasan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis digital termasuk potensi mobile laboratory unit.

“Hal itu dilakukan guna memberikan kemudahan seiring perkembangan teknologi saat ini kepada pengawas ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Hindun.

Indonesia, lanjut Hindun juga telah memiliki sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan berbasis online (WLKP) melalui aplikasi SISNAKER.

Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP, maka secara otomatis akan terdaftar dalam database Kemnaker.

"Data akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan lebih baik terkait kegiatan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan perusahaan," kata Hindun.

Hindung juga menjelaskan seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online ini ke depan pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan.
Langkah ini sesuai kebijakan pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission (OSS).

"Harapan kami pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3 di Indonesia sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dan pelayanan pengujian lingkungan kerja untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture," ujar Hindun.

Selain itu, Staf Khusus Menaker M. Reza Hafiz Akbar mengatakan Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Vice President for Humans Development of World Bank, Mamta Murthi dan Dirjen International Labour Organization (ILO), Guy Ryder.