Indonesia Timur Perlu Pelabuhan Khusus CPO

Kamis, 07 Agustus 2014 – 07:25 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta Presiden baru periode 2014-2019 memprioritaskan pembangunan pelabuhan khusus ekspor CPO (crude palm oil) di kawasan Indonesia timur (Intim). Hal itu perlu dilakukan untuk mendongkrak daya saing CPO Indonesia di pasar internasional.

"Ketiadaan pelabuhan ekspor yang memadai di wilayah Indonesia timur menyebabkan harga jual CPO terdiskon sampai Rp 200 perkilogram. Kondisi infrastruktur ini yang harus dibenahi untuk mendongkrak daya saing CPO Indonesia di pasar internasional," ujar Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki), Joko Supriyono kemarin (6/8).

Petani sawit di wilayah Indonesia timur juga merasakan dampak kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Untuk menjual tandan buah segar (TBS) petani ke pabrik kelapa sawit (PKS) milik perusahaan kadang harus ditempuh hingga dua hari karena jalan yang buruk.

"Akibatnya petani terpaksa menerima harga terdiskon akibat kualitas TBS-nya yang sebagian sudah busuk," ungkapnya.

Peningkatan daya saing diperlukan karena akhir-akhir ini upaya pelemahan industri sawit gencar dilakukan di berbagai negara. "Upaya pelemahan oleh kompetitor sawit melalui berbagai cara, kampanye antisawit oleh LSM, kampanye negatif menggunakan media global sampai bentuk hambatan perdagangan (non-tariff barier) di negara Eropa dan Amerika Serikat," terangnya.

Kampanye negatif itu sedikit banyak telah membuahkan hasil. Salah satu indikatornya, harga minyak yang dihasilkan oleh komoditi non-kelapa sawit terua meroket. Akibatnya selisih harga minyak sawit dan minyak pesaingnya yang semakin menyempit.

"Selisih harga minyak kedelai terhadap sawit sudah sekitar USD 90 perton, padahal 10 tahun lalu selisih minyak kedelai atas minyak sawit bisa mencapai USD 200 perton," sebutnya.

Padahal perkembangan perkebunan sawit terus meningkat signifikan sejak Orde Baru. Luas kebun secara nasional meningkat dari 500.000 ha (1980-an) menjadi 9 juta ha (2012). Kebun rakyat juga meningkat dari 40.000 ha (1980-an) menjadi 3,6 juta ha (2012).