Inginkan PPD, Jokowi Disarankan Temui Menkeu
Rabu, 30 Januari 2013 – 17:59 WIB
"Pengalihan aset, tidak gampang itu, harus ada persetujuan," terangnya.
Selain itu, Dahlan tegaskan bahwa dalam hal ini, Jokowi berurusan dengan Menkeu bukan dengan BUMN. "Pak Gubernur (Jokowi- red) urusannya tidak di BUMN, tapi di Kementrian Keuangan," pukas Dahlan.
Seperti diketahui, Joko Widodo meminta PPD ke Kementerian BUMN, agar bisa di integrasikan dengan Trans Jakarta. (chi/jpnn)