JPNN.com 
Ini Nama-nama Menteri yang Perlu Diganti, Menurut Survei
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengungkap hasil surveinya bahwa 72,9 persen responden menyatakan Presiden Joko Widodo perlu melakukan reshuffle kabinet.
Analis komunikasi politik Universitas Telkom itu mengatakan angka ini mengalami kenaikan dibanding dengan survei yang dilakukan saat 100 hari kerja kabinet beberapa waktu lalu.
“Waktu itu yang menjawab perlu reshuffle hanya 42 persen, tetapi hari ini sangat signifikan sekali peningkatannya. Masyarakat yang menyatakan perlu reshuffle adalah 72,9 persen,” kata Dedi dalam diskusi Menanti Perombakan Kabinet yang disiarkan virtual oleh salah satu stasiun radio swasta, Sabtu (4/7).
Dedi mengatakan survei ini digelar 8-25 Juni 2020, yang dilakukan untuk melihat respons publik terhadap kabinet di tengah masa pandemi Covid-19.
Survei ini melibatkan 1350 responden di 135 desa pada 30 provinsi. Survei dilakukan sebelum keluarnya video Presiden Joko Widodo marah-marah dalam rapat kabinet.
Dedi menjelaskan dari jumlah responden yang menyatakan perlu reshuffle kabinet, 57,4 persen merasa sangat mendesak, dan 42,6 persen menyatakan mendesak. Dalam survei itu, pihaknya juga menanyakan bila terjadi reshuffle, apakah tokoh parpol atau nonparpol yang paling diharapkan untuk diganti.
“Tokoh nonparpol disetujui 64,8 persen, sementara 35,2 persen menyatakan tokoh nonparpol lebih layak,” unkap Dedi.
Nah, Dedi menjelaskan dalam survei itu nama-nama yang muncul untuk di-reshuffle sebenarnya bukan nama yang asing lagi bagi publik. Pertama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, ada 64,1 persen responden menyatakannya paling layak di-reshuffle. Kedua, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 52,4 persen menyatakannya layak diganti. Ketiga, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 47,5 persen responden menyatakannya layak di-reshuffle. Kemudian secara berurutan posisinya ialah Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Menteri Koperasi dan UKUM Teten Masduki, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, serta Menteri BUMN Erick Thohir.
