Interpelasi Jokowi Bisa Mengarah ke Pemakzulan

jpnn.com - JAKARTA - Polemik kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan terus berlanjut. Penolakan atas naiknya premium dan solar Rp 2000 yang dianggap menyengsarakan rakyat kini bergeser ke wilayah politik. DPR tengah mempersiapkan untuk menggunakan haknya, menginterpelasi Presiden Joko Widodo.

Sudah ada empat dari 10 fraksi di DPR yang resmi menyatakan Joko Widodo akan diinterpelasi. Keempat fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PKS, dan PAN. [Baca: BBM Naik, 4 Fraksi Sepakat Interpelasi Jokowi]

Menanggapi konstelasi di DPR, Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan interpelasi ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi pintu untuk memakzulkan Joko Widodo. Apalagi kata dia, dalam proses hak bertanya legislatif, pemerintah tidak memberikan jawaban yang memuaskan dan bisa diterima publik.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang tidak tabu, sepanjang prosedural secara argumentatif," kata Emrus saat berbincang dengan JPNN.com, Selasa (18/11) malam.

Emrun menjelaskan penggunaan hak interpelasi bisa juga akan menjadi panggung bagi para partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Sebab, isu yang sensitif ini bisa dijadikan komoditas politik untuk meraih dukungan rakyat.

"Tapi fraksi yang menghendaki interpelasi juga perlu hati-hati. Karena mereka juga harus mempersiapkan argumen, gagasan, dan data. Jangan sampai kalah adu argumen dengan pemerintah justru bisa menjadi senjata makan tuan," katanya.

Yang menjadi penekanan Emrus juga adalah jangan sampai interpelasi ini hanya sebatas ribut di awal tapi tak jelang ujungnya. Apalagi kata dia sampai ada negosiasi di belakang layar dan terjadi barter kepentingan.

"Jangan ada negosisai di belakang layar, seharusnya pelaksanaannya dilakukan secara transparan. Jangan ada jebakan batman," ucapnya. (awa/jpnn)