Interpelasi KJS Tak Bergigi, Banyak Fraksi Mulai Tarik Diri
Senin, 03 Juni 2013 – 06:19 WIB
Mujiyono menambahkan, sebagai lembaga yang punya fungsi controlling terhadap kinerja eksekutif, interpelasi adalah salah satu bentuk kontrol. “Kami yang mengesahkan Rp 1,2 triliun untuk KJS ini, jadi sudah sewajarnya kami juga melakukan pengawasan terhadap program ini,” tandas pria yang juga anggota Komisi D DPRD DKI ini serius. Pihaknya bertekat terus memperjuangkan upaya interpelasi meski sejumlah anggota dan pimpinan dewan menolak.
Menurutnya, setiap program eksekutif mempunyai raport di mata legislatif. Dan dalam catatannya, KJS merupakan program yang tidak berjalan dengan baik. Temuan di lapangan, KJS membuat tingkat pelayanan rumah sakit menurun dibanding sebelumnya.
Tingginya angka pasien KJS sangat tidak berbanding dengan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang ada di lapangan. Bahkan, contoh kasus yang ditemukan di lapangan, ada seorang office boy yang merangkap menjadi tenaga medis di Puskesmas Ciracas, Jakarta Timur.