Investasi Meningkat, Bukti Peternakan Sapi Potong Diminati

Selain itu, dengan asuransi diharapkan dapat meningkatkan keberpihakan Bank penyalur kredit untuk memberikan kredit tanpa agunan tambahan yang selama ini menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil dalam mengakses kredit.

Saat ini sudah ada perbankan yang menjadikan polis asuransi sebagai pengganti agunan tambahan, yaitu Bank Nagari di Sumatera Barat dan kemitraan kelompok peternak di Wonogiri yang memperoleh kredit dari Bank Sinar Mas Cabang Yogyakarta.

“Kami harus menyadari bahwa populasi sapi / kerbau di Indonesia belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daging nasiona. Untuk memenuhi keurangan tersebut, kita masih harus impor baik dalam bentuk sapi bakalan maupun daging,” jelasnya.

Untuk itu, ada dua hal yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mempercepat peningkatan populasi sapi Indonesia.

Pertama adalah menambah sapi indukan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Dimana Pemerintah mewajibkan seluruh importir sapi untuk mendatangkan 20 persennya betina atau indukan.

Menurut Fini, kebijakan rasio impor 1 (satu) indukan dari 5 (lima) bakalan sesuai dengan Permentan Nomor 49 Tahun 2016 dan yang telah diubah dengan Permentan Nomor 2 Tahun 2017 antara lain bertujuan untuk percepatan peningkatan populasi sapi serta mendorong kemitraan dalam pemeliharaan sapi indukan untuk pemberdayaan peternak. Pemerintah sangat berharap komitmen para feedloter dalam percepatan peningkatan populasi. Sampai saat ini para importir bakalan belum memenuhi rasio 1:5, sebagian besar realisasi masih impor bakalan sementara sapi indukan belum sesuai jumlah kewajibannya.

Kedua, Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) yang ditujukan untuk mempercepat peningkatan populasi sapi di tingkat peternak melalui optimalisasi reproduksi.

Selanjutnya, dalam pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT), Ditjen PKH bersama Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan telah melakukan pengembangan padang penggembalaan seluas 5.834 ha sejak tahun 2013-2016. Lokasinya tersebar di sembilan provinsi, yaitu Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua Barat.