Investor Enggan Masuk ke Aceh
Kamis, 08 Oktober 2009 – 08:40 WIB
“Kebijakan ini harus dilandaskan pada beberapa hal, seperti, harmonisasi sosial, keadilan aparat penegak hukum, keamanan atau kenyamanan hidup yang tidak menganggu kelancaran berbisnis dan pemerintahan yang diprediksi,”ujar Adnan Ganto yang juga sebagai penasehat Panglima TNI Bidang Ekonomi.
Masih dikatakannya, pemerintah daerah harus mampu mengkoordinir dan menjali kerja sama yang optimal dengan praktisi bisnis, aparat keamanan, tenaga ahli dari kampus dan masyarakat luas lainnya. Dimana, membentuk sumber daya manusia (SDM) yang profesional merupakan hal mutlak harus dikerjakan pemerintah. Tentunya, seberapapun besarnya Sumber Daya Alam disebuah daerah tanpa SDM yang profesional dan modal yang memadai.
Selain itu, ungkap Adnan, investasi di Aceh baik dari swasta nasional maupun luar negeri relatif masih terbatas, sehingga sulit untuk menggerakkan peningkatan perekonomian daerah. Padahal, untuk nenggerakan perekonomian, investasi swasta diperlukan 70 persen dibanding investasi negara.