Iptek Harus Mampu Tingkatkan Kualitas SDM

Senada dengan Abraham, Abdurrahman Abubakar Bahmid dari Gorontalo menilai perlu ada aturan yang secara jelas mengatur agar penelitian yang dihasilkan tidak sekedar mengulang apalagi meniru peneliti dari luar negeri.

Sementara Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris mempertanyakan perlunya sanksi bagi para peneliti yang mendapatkan anggaran penelitian namun penelitian dilakukan oleh orang lain, seperti mahasiswa didiknya.

Pada kesempatan RDP itu, Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Tri Nuke Pudjiastuti menjelaskan IPTEK memiliki peranan penting untuk meminimalisir permasalahan sosial.

Dia mengusulkan agar setiap wilayah yang memiliki lembaga penelitian, sebaiknya konsentrasi atau setidaknya memprioritaskan pada isu sosial yang terjadi di lingkungannya.

Setiap kelompok peneliti hendaknya membangun jejaring dengan peneliti daerah lain sehingga terjadi sinergi dan menghasilkan mosaik informasi yang luar biasa.

"Saya pernah kumpulkan peneliti dari beberapa daerah yang fokus meneliti disaster, ternyata hasil penelitian mereka semua sama. Itu pemborosan, seharusnya ada sinergi antar lembaga penelitian, sehingga tidak terjadi pengulangan. Untuk itu perlu sistem baru yang memastikan setiap lembaga peneliti memiliki fokus penelitian yang berbeda-beda dan tidak lagi ada pengulangan isu penelitian," jelas Tri.

Hal lain yang perlu dikritisi adalah perlu diaturnya hubungan antara lembaga iptek, pemerintah dan industri untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya sampai pada uji coba, tetapi sampai pada tahap layak guna.

Penetapan indikator dan iptek juga harus jelas, bukan sekedar kejelasan program dan kegiatan.