IPW Prihatin Sahroni NasDem Tak Mendukung Razia Pajak Mobil Mewah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR diminta mendukung pemerintah dan jajaran Polri dalam menindak penunggak pajak dan penyelundup mobil mewah. Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan hal itu setelah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti kegiatan Polda Jasa Timur yang menjaring sejumlah mobil mewah.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai sikap Sahroni itu bertolak belakang dengan semangat pemerintah dan penegak hukum yang ingin meningkatkan pendapatan negara. Karena itu, Neta meminta polisi tak perlu takut untuk bertindak tegas meski ada tudingan Sahroni itu.

“Tujuannya agar pemilik mobil mewah itu taat peraturan. Jika para pemilik mobil mewah itu merasa benar dan diperlakukan tidak adil oleh polisi, mereka bisa mengadu ke Propam atau bahkan mempraperadilankan Polda Jatim,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (18/12).

Menurut Neta, sikap Polda Jatim sangat tegas dan patut mendapat apresiasi karena mobil mewah tersebut langsung diangkut ke Polda Jatim. "Ada tiga alasan yang membuat Polda Jatim bertindak tegas. Pertama, adanya kasus mobil mewah yang terbakar di jalanan di Surabaya. Antisipatif memang harus dilakukan polisi karena kasus mobil terbakar di jalanan tentu sangat berbahaya,” ujarnya.

Neta memperkirakan banyak mobil mewah di Indoneisa tidak memiliki surat-surat yang lengkap. Dengan kata lain banyak mobil mewah yang tidak bayar pajak.

“Seharusnya semua Polda di Indonesia mengikuti langkah tegas yang dilakukan Polda Jatim agar para pemilik mobil mewah tidak bersikap sesukanya,” terangnya.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka untuk mengusut dan berkoordinasi, jika dalam proses investigasi yang dilakukan Bea Cukai tersebut ditemukan ada indikasi korupsi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan kasus penunggak pajak dan penyelundupan mobil mewah pasti merugikan negara. Terlebih akhir-akhir ini ada informasi penyelundupan mobil mewah bermodus pameran.