Irjen Kementan Pastikan Tak Ada Kompromi untuk Koruptor

Pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel juga mengantarkan Kementan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pertama kalinya sepanjang sejarah pada 2016. Kementan kembali meraih predikat serupa pada 2017.

Selain itu, Kementan juga menerapkan sistem pengadaan dengan e-katalog di LKPP. Dengan demikian, penyalahgunaan anggaran dan korupsi tidak mungkin dilakukan.

Dengan sistem itu maka proses lelang pengadaan tidak dilakukan di Kementan, melainkan di LKPP yang bertanggung langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Justan menambahkan, audit BPK terkait pengadaan alsintan 2015 tidak menunjukkan adanya temuan tentang kerugian negara. Audit BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja tahun anggaran 2014, 2015 dan semester I 2016 pada Ditjen PSP yang dilakukan tahun 2017 juga tidak menemukan adanya kerugian negara.

Kementan Apresiasi KPK, Kejaksaan & Kepolisian
Secara prinsip, Kementan mengapresiasi KPK, Kejaksaan Agung dan Polri atas kerja sama selama ini untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan, jajaran Kementan langsung mengundang KPK sebagai upaya pembuktian bahwa kementerian pimpinan Amran Sulaiman itu sangat akuntabel dalam hal penggunaan anggaran, serta upaya pencegahan penyelewengan.

"Untuk pencegahan, utamanya mengecek anggaran yang sudah disalurkan khususnya alat mesin pertanian. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Justan. 

Kerja Sama dengan KPK Hingga Perangi Mafia
Untuk diketahui, Kementan sudah menjalin kerja sama secara intensif dengan KPK sejak 2015. KPK telah menempatkan satuan tugasnya di Kementan.

Sejak saat itu, ancaman pemecatan demi pemecatan terus bergulir bagi oknum pegawai Kementan yang bermain anggaran ataupun menyalahgunakan wewenang. Justan menambahkan, Kementan selama kepemimpinan Amran pernah memecat dua pejabat eselon I yang terindikasi korupsi.