Istana Jamin Sultan Tetap Dimuliakan

Jumat, 03 Desember 2010 – 04:04 WIB

Seperti mengutip mantan rektor UGM Ikhlalsul Amal, kalau seorang gubernur harus bisa dikoreksi DPRD sebagai wakil rakyat. "Apa anggota DPRD tidak ewuh pekewuh meng-koreksi Sultannya? Bahkan rasanya kurang pantas, seorang Sultan dikoreksi rakyatnya," kata Heru.

Selain itu empat kabupaten dan satu kota di DIY, kepala daerahnya juga dipilih melalui Pilkada. "Para bupati dan walikota tersebut sebagai bagian struktural pemerintahan, tidak memiliki keistimewaan. Oleh karenanya, kalau kita berpikir jernih, dan benar-benar hendak memuliakan sejarah Kesultanan Yogyakarta, maka harus disusun undang-undang yang menempatkan Sultan Yogyakarta secara istimewa. Beliau tidak boleh dibebani oleh tanggungjawab birokrasi politik, namun memiliki keistimewaan wewenang tertentu," kata dia.

Karenanya bila memang ingin memuliakan sejarah Kesultanan Yogyakarta dengan mewadahinya di dalam UU, maka yang harus lebih dipikirkan adalah keistimewaan daerah. "Sangat disayangkan, bila persoalan ini kemudian tampak semakin politis emosional. Kita inginkan kepada media masa dan para elit untuk memberikan komentar pencerahan, bukan membawa keperdebatan yang mungkin malah menjauhkan usaha kita yang justru ingin memuliakan kesultanan Yogya, dengan memberikan keistimewaan," kata Heru.

Dirinya yakin yang diinginkan masyarakat Yogyakarta adalah tetap dimuliakannya sejarah kesultanan Yogyakarta. "Semoga pro-kontra yang tampil, bukan malah membuat masyarakat Yogyakarta bingung dan salah dalam mengambil sikap. Apa yang disampaikan Presiden SBY hari ini memperjelas sikap pemerintah. Oleh karenanya apapun yang nanti diputuskan DPR sebagai pembuat UU, pemerintah akan menghormati dan menjalankannya," kata Heru. (fas/jpnn)