Isu Kenaikan Harga BBM Kencang, kok DPR Belum Diajak Rapat?

Mulyanto menjelaskan Fraksi PKS DPR RI dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut dia, PKS menyarankan agar pemerintah melaksanakan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi kepada kalangan yang benar-benar berhak.

Merujuk hasil simulasi Pertamina, Mulyanto mengatakan pembatasan BBM bersubsidi pada kendaraan roda dua, angkot, dan angkutan sembako bisa menghemat anggaran sebesar 69 persen.

"Penghematan yang lumayan bagus," ungkapnya.

Jika langkah itu dikombinasikan dengan pengawasan yang lebih ketat, Mulyanto meyakini penyalahgunaan BBM bersubsidi, seperti  ekspor illegal ke negera tetangga, penimbunan, perembesan ke sektor pertambangan maupun sektor industri, tidak akan terjadi.

"Strategi pembatasan dan pengawasan ini diperkirakan akan dapat mengendalikan volume distribusi BBM bersubsidi," katanya.

Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM pada Rabu (24/8)  menyimpulkan agar Kementerian ESDM merealisasikan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk 2022.

DPR meminta kuota solar 17 juta kiloliter menjadi 19 juta kiloliter pada 2022.