Isu Perpanjangan Kontrak Freeport Rawan Dipolitisasi

jpnn.com - JAKARTA - Banyak isu yang bisa diangkat untuk menjadikan pertarungan ide pada Pemilihan Presiden yang akan digelar 9 Juli 2014 mendatang. Tidak hanya isu kemiskinan dan penegakan hukum tapi juga pada pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Seperti halnya keberadaan PT Freeport Indonesia (FI) yang menambang emas di Papua. Kontrak Karya (KK) perusahaan Amerika Serikat itu sering menjadi isu yang hangat dibahas setiap kali ada pergantian pemimpin.

Indonesian Human Rights Commission on Social Justice (IHCS) pun angkat suara mengenai proses renegosiasi kontrak PTFI. Ketua Eksekutif IHCS, Gunawan mengingatkan perlu kewaspadaan adanya potensi politisasi isu perpanjangan KK.

"Belajar dari perpanjangan KK tahun 1990-an yang kini merugikan Indonesia. Maka perlu diwaspadai perilaku politisi yang memanfaatkan renegosiasi," kata Gunawan di Jakarta, Senin (9/6).

Gunawan menjelaskan Indonesia tak membutuhkan perpanjangan kontrak tapi renegosiasi kontrak karya. Apalagi kata dia, keberadaan PTFI tak menghormati Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 yang mengharuskan membayar kenaikan royalti emas 1 persen menjadi 3,75. PTFI sendiri meminta kenaikan royalti itu ditunda sampai ada perpanjangan kontrak yang baru.

Akibat penundaan dari tahun 2003-2010,  IHCS mencatat kerugian negara dengan membayar royalti emas 1 persen adalah sebesar USD 256 juta atau setara Rp 2,56 triliun dengan kurs Rp 10000 per USD.

Selain itu, Gunawan juga mengungkapkan bahwa PTFI setuju divestasi saham sebesar 30 persen kepada Pemerintah, Pemda, BUMN atau BUMD. Padahal kata dia,  bila berpihak pada rakyat, yang seharusnya didorong adalah besaran saham Pemerintah/Pemda dan BUMN/BUMD disusun sehingga fungsi pengelolaan dari hak menguasai negara bisa berjalan.

"Dan saham juga seharusnya diberikan kepada suku-suku di Papua yang tanah ulayatnya masuk wilayah kontrak karya sebagai wujud dari pengakuan hak-hak masyarakat adat," kata Gunawan.