Isu Rasio Pajak dalam Debat Cawapres jadi Sorotan Pakar

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah mengandalkan berbagai kebijakan teknis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti perluasan basis pajak melalui integrasi Nomor Identifikasi Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), peningkatan aktivitas ekstensifikasi pajak, optimalisasi implementasi sistem perpajakan inti (coretax system), dan penegakan hukum perpajakan yang adil. Pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur juga menjadi bagian dari strategi untuk mencapai target Tax Ratio.

"Pencapaian tax ratio yang ideal memerlukan sinergi yang erat antara berbagai pihak yang terlibat, terutama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak," katanya.

Saran untuk Pemangku Kebijakan

Sabar pun memberikan lima saran agar rasio pajak bisa cepat tercapai.

Pertama, Sabar mengatakan kordinasi yang efektif, Badan Penerimaan Negara yang langsung diawasi oleh presiden dapat memastikan koordinasi yang lebih efektif antara lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan pendapatan negara.

Koordinasi yang baik dapat membantu mencegah tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, serta memastikan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan penerimaan negara lainnya.

Kedua, tanggung jawab yang jelas, dengan Badan Penerimaan Negara yang langsung di bawah pengawasan presiden, tanggung jawab dan akuntabilitas akan menjadi lebih jelas.

"Presiden dapat lebih mudah memantau dan menilai kinerja badan tersebut dalam mencapai target penerimaan pajak dan pendapatan negara lainnya," ucapnya.