IWAPI Minta DPR Jangan Takut Mengesahkan RUU PPRT

Dia pun menegaskan Koalisi Sipil untuk UU PPRT berharap DPR RI menunjukan sikap menggunakan suaranya untuk memberikan keadilan bukan saja bagi para pekerja RT tetapi juga bagi para pemberi kerja.

Rinawati pun mengatakan pengusaha selaku pemberi kerja turut prihatin serta berduka mendalam bagi para PRT yang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi.

"Percayalah kami para pemberi kerja tidak semua buruk. Karena kami menganggap PRT adalah bagian terdekat dari keluarga kami, dan menjadi pendukung penting aktifitas produktivitas dalam mendukung keunggulan kompetitif untuk mendorong kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu kami para pemberi kerja juga ingin kepastian dan keadilan hukum. Tidak sedikit pemberi kerja yang mengalami para pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan kesepakatan kerja. Semakin susah mendapatkan PRT yang kompeten apabila tidak ada payung hukum yang jelas," tuturnya.

Pihaknya pun mendukung DPR RI untuk segera menyetujui RUU PPRT ini untuk segera disahkan. Terlebih, sebagian besar PRT adalah perempuan.

"Disahkannya RUU PPRT, juga merupakan kado khususnya untuk para perempuan baik yang termarjinalkan maupun kami sebagai pemberi kerja di hari perayaan International Women’s Day di bulan Maret ini dan Hari Kartini nanti di bulan April," ujarnya.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah dalam pertemuan dengan perwakilan IWAPI menjelaskan, sebenarnya RUU PPRT merupakan inisiatif DPR, pasal-pasalnya sangat sederhana, namun apabila masih ada pasal-pasal yang tidak disetujui, seharusnya bisa segera diselesaikan secara internal di DPR.

"Kami, Kemenaker sebagai PIC dari pemerintah untuk pembahasan RUU PPRT siap untuk harmonisasi dan memberikan solusi terkait pasal-pasal yang belum pas sehingga RUU PPRT bisa disetujui bersama antara DPR RI dan Presiden," ujarnya.

Sementara, perwakilan Koalisi Sipil untuk UU PPRT menyatakan bakal menggelar beberapa aksi untuk mengawal hingga pengesahan RUU tersebut.