Jakarta bisa Terhindar dari Banjir Jika Pemprov DKI Serius Bekerja

Fraksi PDI Perjuangan, tegasnya, mendesak agar seluruh jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang seharusnya sudah dirampungkan dalam dua tahun ini.

"Perlu adaptasi penerapan sistem penanganan banjir seperti masa Pemprov DKI Jakarta 2016 silam yang dinilai efekti, jumlah titik rawan banjir turun dari 480 titik menjadi 80 titik, hanya dalam waktu penanganan selama satu tahun," tambahnya.

Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan upaya pengendalian banjir sebenarnya telah dilakukan pemerintah pusat dengan bekerja sama Pemprov DKI sejak era Gubernur Fauzi Bowo.

Kerja sama itu melalui program normalisasi sungai. Namun, program itu terhenti sejak 2017.

Padahal, seharusnya, program yang menyasar empat sungai yakni Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter itu ditargetkan selesai pada 2022.

"Namun, kini penataan sungai terpaksa terhenti sejak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta,” tuturnya.

Sebagai gantinya, Anies menggagas program naturalisasi sebagai bentuk penataan di sepanjang daerah bantaran sungai serta berjanji untuk tidak menggusur pemukiman warga.

Gagasan ini berbeda dengan konsep normalisasi yang dilakukan sebelumnya. Yaitu dengan cara mengeruk badan sungai, memperdalam serta memperlebar sehingga konsekuensinya pemukiman warga di bantaran sungai harus digusur.