Jakarta Kebanjiran, Ahok Ancam Pengembang Nakal

jpnn.com - KELAPA GADING - Banjir yang terus melanda Jakarta tidak sekadar terjadi karena persoalan meluapnya air kiriman dari Bogor. Tapi juga karena resapan dan penghijauan di DKI sangat minim. Karena itu, menambah jumlah ruang terbuka hijau (RTH) menjadi salah satu strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Kerjasama dengan pengembang pun dilakukan agar target 30 persen RTH tercapai. Tapi, itu masih belum tercapai. Sebab, tidak semua pengembang serius menggarap RTH sesuai dengan kesepakatan. Hal itu memancing perhatian Wakil Gubernur (Wagub) DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Bahkan, dia akan menagih janji pengembang untuk membangun RTH. Hal itu ditegaskan Ahok saat meresmikan taman interaktif di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (25/1).

Menurut Ahok, pemprov akan bersikap tegas kepada para pengembang yang tidak kunjung memenuhi kewajiban mereka. Tidak tanggung-tanggung, Wagub yang dikenal keras itu mengancam akan menahan izin pengembang yang tidak menuruti aturan.

Jika tidak begitu, dia khawatir pengembang di Jakarta semakin berani menyepelekan kesepakatan. "Kalau mereka (pengembang, Red) nakal, tidak kami layani. Kami juga bisa menahan sertifikat layak fungsi gedung mereka," tegasnya.

Jika para pengembang masih nakal, menurut Ahok, Pemprov DKI bakal membeli aset yang dimiliki pengembang. Dengan anggaran yang besar, dia yakin pemprov tidak akan rugi kalaupun harus membayar aset-aset pengembang di ibu kota. Namun, dia tetap berharap para pengembang bisa bersinergi dengan pemprov. Sebab, keberadaan pengembang dinilai mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Bisa saja kami membeli aset-aset pengembang yang ngeyel-ngeyel sesuai dengan harga pasar. Tapi, kami mau semua bersinergi," jelasnya.

Khusus untuk pengembang di kawasan Kelapa Gading, sambung Ahok, dirinya mempercayakan penyelesaian masalah tersebut kepada Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono. Kalaupun ada 12 di antara 13 pengembang yang masih belum memenuhi kewajiban mereka, Pemkot Jakarta Utara akan menyelesaikan persoalan tersebut.