Jalan Berbayar di Jakarta Hanya di Zona Transportasi Umum Lengkap

jpnn.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP hanya dilakukan pada zona-zona yang memiliki fasilitas transportasi umum (publik) yang lengkap.

"Kami akan terapkan di zona-zona yang memang sudah memiliki transportasi publik lengkap," kata Heru di Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut Heru, implementasi ERP tidak bisa terburu-buru. Hal ini mengingat ERP termasuk dalam program transportasi jangka panjang dan tahapannya saat masih menyusun desain atau peta jalan (road map).

Heru mencontohkan ERP bisa diterapkan ketika akses transportasi umum mulai Lebak Bulus di Jakarta Selatan hingga Ancol di Jakarta Utara telah difasilitasi.

Transportasi umum yang harus sudah ada, yakni Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta, dan TransJakarta. Ketika akses mulai Lebak Bulus hingga Ancol telah difasilitasi transportasi umum barulah ERP bisa diterapkan, jelas Heru.

"Jadi, transportasinya sudah cukup lengkap. Contoh, Sudirman, Thamrin, ya, itu sudah ada MRT, sudah ada TransJakarta, sudah ada moda transportasi yang lain. Itu mungkin bisa alternatif untuk ERP," ujar Heru.

Adapun pembahasan penerapan ERP kini tertuang dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.