Jumhur Tolak Rencana Penerapan Jalan Berbayar di DKI Jakarta, Begini Alasannya

jpnn.com - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menolak rencana pemberlakuan ERP (Elektronic Road Pricing) atau jalan berbayar di 25 ruas jalan di DKI Jakarta.

Dia menilai rencana penerapan ERP merupakan perbuatan diskriminatif, sebab hanya orang yang punya uang saja yang bisa menikmati 25 ruas jalan di DKI tersebut.

"Menurut saya ERP harus ditolak, karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit, apalagi para pengendara ojek daring yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari, akan makin susah," ujar Jumhur dalam keterangannya, Kamis (9/2).

Jumhur sebelumnya juga menyatakan pandangan senada pada aksi unjuk rasa sejumlah pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator).

Para pengemudi ojek daring menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2).

Mereka menilai penerapan ERP hanya akan memberatkan pengendara, khususnya ojek dan pengemudi daring karena akan melewati jalan berbayar berkali-kali dalam sehari.

Jumhur menyebut semua kendaraan baik roda dua maupun roda empat sudah membayar pajak.

Dia juga mengatakan jutaan anggota yang tergabung dalam KSPSI pada umumnya menggunakan motor.